October 28, 2021

diksinews

Membuat Kata Jadi Lebih Bermakna

Selain Manajemen Aset, Berikut Program Prioritas yang Diterapkan BPKAD Kabupaten Serang

3 min read

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang terus membenahi pencatatan aset yang dobel dicatat. Hal itu dilakukan agar tidak ada kepemilikan ganda. Untuk itu, BPKAD Kabupaten Serang terus memperhatikan manajemen aset yang mencakup penataan aset yang sudah selesai atas pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan 2020.

Plt Kepala Bidang Aset, BPKAD Kabupaten Serang, Indra Gunawan mengatakan, selain manajemen aset, BPKAD Kabupaten Serang juga menerapkan  program prioritas lain seperti rekonsiliasi, pengamanan dan terakhir penertiban aset.

“Alhamdulillah kita berhasil meraih WTP ke-10 kali. Keberhasilan inipun sebagai kelanjutan proses penataan aset tahun-tahun sebelumnya. Di tahun berjalan 2021, akan ditambahkan hasil pengadaan 2021,” ungkap Indra Gunawan di sela-sela bekerja, dikantor BPKAD Kabupaten Serang, Kamis(27/5/2021).

Program kedua, tidak menutup kemungkinan adanya koreksi pada posisi aset 2020 baik sesuai arahan BPK maupun KPK, bisa penambahan bisa pengurangan. Proses koreksi menggunakan aplikasi ATISISBADA.

“Bagaimana kita dapat mengetahui posisi aset 2021, dan pada 2020 sudah dilakukan rekonsiliasi. Inipun untuk sikronisasikan data agar tidak terjadi dobel catat. Bahkan ada aset yang sudah diserahkan, tetapi masih terjadi dobel data. Makanya ini menjadi bahan koreksi,” kata Indra.

BACA JUGA  Kurangi Volume Sampah, Benyamin Ajak Warga Kelola Secara Mandiri

Ia pun mengakui, rekonsiliasi ini selain dengan internal OPD juga akan dilakukan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat pada Kementrian PU, dan Pemerintah Kota Serang. Sementara, rogram ketiga yang akan menjadi fokus dalam beberapa tahun mendatang adalah Pengamanan Legalitas Aset Daerah dengan dilakukan sertifikasi aset kepemilikan Kabupaten Serang.

Tahun inipun,  akan dilaksanakan kembali, dan sedang berjalan. Bahkan sampai Maret 2021 jumlah tanah Kabupaten Serang sebanyak 1.657 bidang, sudah bersertifikat 235 bidang. Sisanya sebanyak 1.422 bidang akan kami bereskan bertahap sampai 2024.

“Kita lakukan sertifikasi agar ada kepastian hukum, karena rawan penyerobotan, dan biar tidak diakui oleh pihak lain. Kecuali pihak lain mengklaim tanah tersebut, akan diselesaikan melalui tahap-tahap bahkan sampai pengadilan. Baik masyarakat maupun perusahaan atau organisasi, dilakukan mediasi dan musyawarah. Apabila tidak selesai, dilanjutkan ke tahap langkah hukum,” tegasnya.

Program keempat, adalah Penertiban Aset, karena masih terdapat aset tanah ataupun gedung yang digunakan tidak sesuai peruntukan. BPKAD Kabupaten Serang melakukan penyelesaian penertiban administrasi atau meminta pihak yang menempati aset Pemkab Serang secara liar untuk mengosongkan tempat.

BACA JUGA  Sulbar Diguncang Gemba, Apakah Ada Potensi Tsunami?

“Jadi aset-aset yang nganggur maupun aset belum difungsikan. Ada beberapa persoalan, bener-bener kosong atau ada yang menggunakan tapi tanpa izin yang sah. Apakah aset masih akan digunakan oleh Pemda atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Makanya perlu kita tertibkan,” ujar Indra dengan nada lantang.

Tertib Administrasi Aset

Penertiban Aset inipun termasuk aset kendaraan yang dipakai pensiunan belum ditarik ataupun belum diserahkan, karena aset tetap milik pemerintah. Pegawai memakai kendaraan ada surat, dan kalau pindah OPD kendaraan harus dikembalikan ke OPD awal.

“Bahkan juga masih terdapat kendaraan dinas Kabupaten Serang nomor polisinya belum plat A misalnya masih plat B. Sehingga kita tertibkan administrasi kepemilikan seperti BPKB, dan harus sesuai. Karena ada biaya yang dikeluarkan, dan kendaraan harus benar-benar milik Kabupaten Serang,” tegas Indra.

Indra berharap, untuk para OPD dan mitra OPD sebagai pengurus barang adalah harus memiliki kemandirian. Pengurus barang, kata dia, harus memiliki kemandirian untuk mengurus aset di OPD masing-masing.

BACA JUGA  Wali Kota Serang Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi di RSUD Kota Serang

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah

“Bukan kami tidak ingin memberikan instruksi, karena tanggungjawab kami membina OPD. Harusnya sudah bisa langsung bekerja, jadi harus mandiri. Jadi silahkan dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan hingga penertiban dapat bekerja maksimal. Memang perlu peningkatan pemahaman agar OPD dapat melakukan pengelolaan aset secara mandiri,” jelas Indra.

Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa

Diketahui, dalam hal menjalankan program-program aset, BPKAD Kabupaten Serang menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Seperti manajemen aset diawasi oleh KPK, pensertifikatan dibantu BPN, dengan MOU kerjasama. Sedangkan penanganan aset bermasalah dengan pihak ketiga bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Serang. Dengan sering disebut sebagai Jaksa Pemda.[Adv]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *