Pemprov Banten Komitmen Wujudkan Good Governance

Pemerintah Provinsi Banten melalui Inspektorat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Anyer, Kabupaten Serang pada Rabu, 6 November 2024. Acara tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Kabupaten dan Kota, Kejaksaan Tinggi Banten, Kepolisian Daerah Banten serta seluruh jajaran Kejaksaan Negeri.

Dalam sambutannya, Usman mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan kinerja organisasi pemerintahan. Memperkuat sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.

Usman mengungkapkan, untuk mencapai tujuan itu, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan memperkuat sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

“Penguatan itu juga dipertegas dengan adanya surat edaran bersama tentang penguatan aparatur pengawasan internal pemerintah daerah. Agenda itu diselenggarakan sebagai bagian dari prioritas pencegahan korupsi di daerah,” kata Usman.

Menurut Usman, APIP memiliki peran sentral dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, Pemda diharapkan dapat mengoptimalkan peran APIP melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi pencegahan korupsi.

“Semua itu untuk percepatan program- program strategis pemerintah. Maka inspektorat daerah sebagai APIP terus didorong untuk memberikan keyakinan efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,” ujarnya.

Masih menurut Usman, Pemprov Banten memperkuat APIP untuk mengawal arah kebijakan nasional tahun 2025 melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan, Integrasi dan Sinkronisasi Data, Peningkatan Kolaborasi, dan Pencegahan. “Kebijakan ini sejalan dengan tujuan jangka panjang dalam RPJMN 2025-2045 dan merupakan bagian dari transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045,” ucapya.

Seperti diketahui bersama, lanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming memiliki asta cita melalui 8 program prioritas seperti memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati dalam laporannya mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan penyelengaraan pemerintah daerah serta membahas isu-isu yang menjadi fokus pengawasan daerah tahun 2025.

“Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pengawasan internal mencakup pelaksanaan audit, riview, evaluasi, monitoring dan pendampingan (consulting partner), upaya peningkatan efektivitas dalam akuntabilitas, kompetensi SDM, dukungan anggaran dan penerapan Teknologi informasi,” kata Fitri.[]