Maret 27, 2024

diksinews

Membuat Kata Jadi Lebih Bermakna

BPBD Kabupaten Serang Sigap Hadapi Bencana, Pantau dengan Crisis Center

5 min read

Pada awal tahun 2020, Kabupaten Serang dilanda sejumlah bencana. Salah satunya banjir yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan. Berdasarkan data per 1-10 Januari 2020, banjir telah terjadi di 7 kecamatan, 19 desa, dan 7 kampung. Dengan 1.241 rumah, 3 fasum, 1 lahan pertanian, 1 jembatan dan 1.676 jiwa menjadi korban.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang di bawah kepemimpinan Kepala Pelaksana Nana Sukmana Kusuma SE, M.M dan Sekretaris Tubagus Maftuhi S.Sos, M.Si bergerak cepat menangani semua peristiwa tersebut dan tidak gagap bencana. Hal itu terjadi lantaran Kabupaten Serang telah memiliki crisis center yang membuat manajemen penanganan bencana berjalan sesuai rencana.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang Nana Sukmana Kusuma mengatakan, dalam penanganan bencana pihaknya bisa dikatakan sudah tidak gagap bencana sebab memiliki crisis center. “BPBD Kabupaten Serang dalam penanganan bencana di awal tahun ini tidak hanya di Serang. Tapi kita juga mengirim personil ke Lebak untuk membantu manajemen bencana disana. Bahkan berdasarkan informasi BPBD Serang sudah masuk ke wilayah wilayah yang tidak terjangkau,” ujarnya.

Nana mengatakan, dalam manajemen Penanganan bencana pertama yang perlu dibahas adalah keberadaan crisis center. Dimana crisis center ini terintegrasi dengan empat sistem, yakni sistem komunikasi informasi data, pusat data dan informasi, pusat pengendali operasi, dan media center. “Kenapa demikian karena empat sistem tadi merupakan benang merah yang terintegrasi dalam penanganan bencana,” ucapnya.

Bersinergi dengan Stakeholder

Nana mengatakan, untuk menciptakan sistem komunikasi informasi yang baik, pihaknya menjalin dengan seluruh jajaran stakeholder yang ada seperti Koramil, relawan, camat, para relawan dan lainnya. “Sehingga informasi yang kita terima dari lapangan itu cepat penanganannya. Lalu dari sistem komunikasi itu sendiri, kita bisa menyampaikan informasi yang cepat juga kepada satelit kita. Sehingga penanganan disaster bisa cepat. Misal ketika jam 7 dilaporkan (ada bencana) itu sudah masuk manajemen penanganan bencana. Karena respon awal itu pertama melakukan evakuasi, identifikasi dan pelaporan,” ujarnya.

BACA JUGA  BPBD Kabupaten Serang: Personil Semakin Profesional, Pelayanan Semakin Cepat

Kata Nana, para satelit yang ada di lapangan, dan stakeholder yang ada bisa melakukan penanganan dengan cepat yakni evakuasi, identifikasi dan pelaporan terhadap BPBD. Terjadinya hal demikian menandakan manajemen bencana sudah berjalan. “Ketika melaporkan kepada kita, kami melakukan asesmen dan identifikasi atau sebaliknya. Itu mulai digarap oleh Pusdalops. Jadi Pusdalops ada di bawah crisis center, jadi Pusdalops langsung mengambil langkah langkah, perlu peralatan apa, tenda, baperstok itu langsung kita kirim.

Data informasi itu selalu di cari yang riil. Jadi teman teman yang melakukan asesmen ketika Pusdalops memerintahkan anggota data sudah mulai kita siapkan, berapa rumah terdampak, pengungsi, bahkan kalau perlu by name by adres bagaimana kita menyiapkan data itu. Titik lokasi dimana, apakah perlu dapur umum atau tidak itu pusdalops,” ujarnya.

Selaku kepala Pelaksana BPBD, pihaknya selalu membuat jaringan komunikasi informasi dengan semua OPD yang ada. Seperti Dinsos, DPUPR dan lainnya. Dengan adanya crisis center, semua sistem bencana di masing-masing bidang bisa bergerak. “Di sini ada empat bidang ada damkar, kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi dan rekonstruksi mereka bergerak sesuai tupoksi pada hari yang sama. Tapi ketika mereka menjalankan tupoksi, tiga bergerak di hari yang sama, yang rehabilitasi dan rekonstruksi sudah membuat perencanaan penghitungan cepat dihari berikutnya.

Rehabilitasi dan rekonstruksi ketika hari terjadi bencana hari kedua mereka sudah menghitung cepat. Hari kedua ketiga kita sudah keluar nilai kerugian bahkan bupati sudah bisa berikan bantuan. Ini sistem yang sudah kita buat sedemikian rupa melalui crisis center yang ada di Kabupaten Serang,” tuturnya.

Kemudian kata Nana, berkat crisis center, segala data ada di dalamnya sehingga manajemen kebencanaan berjalan dengan baik. Baik yang ada di BPBD maupun di OPD yang punya tanggung jawab terhadap bencana. Selain itu, peran crisis center sendiri dapat menggerakkan seluruh stakeholder sesuai rencana.

BACA JUGA  Lomba Mancing Selat Sunda Diundur 31 Agustus

Sehingga tidak ada tumpang tindih dalam manajemen penanganan bencana. Dengan adanya empat sistem di atas, data menjadi satu pintu, pusat pengendali dilakukan oleh Kepala BPBD, Dandim, dan Kapolres sesuai perintah bupati. Kemudian media center menginformasikan semua kejadian yang ada.

“Penyelenggaraan manajemen tidak tumpang tindih, penerimaan baperstok, itu ada di mana kita tentukan sehingga manajemen baperstok terlaksana. Tidak ada baperstok yang tertunda jadi satu pintu yang di lapangan, yang menyetorkan ada manajemen yang mengatur baperstok, wilayah mana yang belum terpenuhi. Termasuk wartawan tidak lagi menerima berita yang berbeda dari tiap kelompok. Dari kodim, BPBD, PMI itu beda tapi tidak lagi karena kita sudah punya datin satu pintu,” ucapnya.

Nana mengatakan, dengan empat sistem itu, BPBD memiliki stakeholder di lapangan. Dimana ada kelompok pekerja yang tidak jauh dari stakholdernya masing-masing. “Kita punya tujuh cluster, ada dapur umum, cluster medical, cluster sarpras, cukster damkar, mereka bergerak karena sistem berjalan. Mereka bergabung di bawah dengan OPD lain. Mereka sudah punya tanggung jawab masing masing. Jadi kelompok yang kita punya ini mengendalikan organisasi di lapangan. Kenapa bisa terkendali karena kita sudah mendidik anak anak kita untuk mengendalikan itu di lapangan,” tuturnya.

Dengan demikian, BPBD sudah bisa membaca situasi dan kondisi sesungguhnya pascaterjadi bencana. Sehingga Pemerintah akan berbuat apa dan bagaimana sudah jelas. Semua bantuan yang datang pun akan jelas, karena BPBD menyampaikan informasi riil di lapangan.

Selanjutnya, ujar Nana, dalam penanganan pasca bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi langsung bergerak untuk menilai kerugian. Sehingga ketika pascabencana, rehabilitasi dan rekonstruksi ada yang masuk ke jajaran kedaruratan dan ada yang lepas. Seperti ketika hendak melakukan pembersihan daerah terdampak, BPBD melalui crisis center sudah mengetahui daerah mana saja yang akan dibersihkan.

Tim kemudian akan bekerjasama dengan masyarakat. Kemudian masuk ke pasca penghitungan cepat, BPBD tidak bergerak sendiri melainkan bersama tim dari OPD lain. Dengan demikian langsung bisa diputuskan apakah bangunan terdampak perlu dibangun atau cukup hanya disumbang. Hasil hitung cepat itu kemudian diusulkan ke pimpinan daerah untuk bahan mengambil keputusan. Sehingga dalam jangka waktu 5-7 hari sudah bisa ambil keputusan apakah menggunakan dana TT atau bansos kebencanaan.

BACA JUGA  Bandel, Pemkab Serang Tutup Tempat Hiburan

Setiap kali melakukan pemeriksaan bencana, BPBD selalu membuat sebuah analisa mengapa bencana terjadi. Akibat tersebut kemudian disodorkan ke pimpinan daerah. Kemudian kebijakan akan turun dari pimpinan melalui organisasi lain, misal dari DPUPR, perkim dan lainnya.

“Kalau kita bicara peralatan, BPBD tidak lengkap. Tapi kita bisa lengkapi dengan stakeholder lain, bisa OPD lain, swasta untuk turun ke lapangan. Sepeti Tsunami Anyer lalu, Beko sampai lima kita turunkan itu karena kita koordinasikan dengan mereka. Kalau personel di BPBD ada 320 orang tapi di luar ribuan. Terus dibantu 45 destana, kelompok masyarakat siaga bencana dan relawan bencana yang kita latih. Destana tidak ada penambahan yang ada pembinaan karena sudah cukup ada 45, target kita 20. Relawan target 100 sekarang 2 ribuan. Saya punya satelit baru lagi dari 24 titik rawan bencana banjir, kita ada pendamping destana, mereka bertanggung jawab dengan komunikasi dan informasi kita. Makanya jaringan harus dibuat,” tuturnya.

Nana mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah selama ini, sebab dirinya selalu peduli untuk memikirkan bencana. “Ibu selalu menginstruksikan kepada OPD di Kabupaten Serang agar berpikir tentang bencana,” katanya.[Adv]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *